MANOKWARI — Organisasi mahasiswa di Manokwari menyoroti rendahnya penyerapan anggaran kesehatan di Provinsi Papua Barat. Ketua BEM STIH Manokwari, Maksi Towansiba, secara terbuka meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola di lingkungan Dinas Kesehatan setempat.
Anggaran Rp50 Miliar, Terserap Kurang dari Rp3 Miliar
Berdasarkan data yang diungkapkan Maksi, dari total alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp50 miliar, realisasi penggunaannya baru mencapai angka sekitar Rp2,3 miliar. "Rendahnya penyerapan anggaran ini sangat memprihatinkan," ujar Maksi dalam pernyataannya, baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Sektor ini juga menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Kaitan dengan Otonomi Khusus Papua
Maksi menjelaskan, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang bersifat lex specialis mengamanatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. "Salah satunya melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Karena itu, rendahnya penyerapan anggaran ini sangat memprihatinkan," tegasnya.
Menurutnya, realisasi anggaran yang minim menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap manajemen dan efektivitas program di Dinas Kesehatan. Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Tiga Tuntutan dari BEM STIH Manokwari
Menyikapi hal tersebut, BEM STIH Manokwari menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pertama, meminta Gubernur Papua Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, manajemen, dan sistem kerja Dinas Kesehatan.
Kedua, organisasi mahasiswa ini berencana menggelar aksi damai bersama elemen pemuda dan masyarakat dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan digelar untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Ketiga, BEM STIH Manokwari akan mengonsolidasikan gerakan yang lebih luas apabila belum ada tindak lanjut atau langkah perbaikan nyata dalam pengelolaan sektor kesehatan. Mereka berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret agar seluruh alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat.
