Sikka — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemenuhan air bersih bagi warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan langkah ini menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.
Air darurat dan penyiapan sumber air tambahan disiapkan untuk melayani sekitar 7.000 warga di delapan desa di pulau tersebut.
Pulau Palue yang terletak di bagian utara Pulau Flores ini termasuk wilayah yang diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Sebagai tindak lanjut arahan Menteri PU Dody Hanggodo, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Bersama Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA meninjau tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi serta memeriksa kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023.
Sumur bor tersebut merupakan salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk memenuhi kebutuhan air pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah, yang akan menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Kementerian PU mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Di luar sektor air bersih, Kementerian PU menindaklanjuti kebutuhan pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran yang mengganggu akses masyarakat.
Perhatian juga diberikan pada Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa, sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Melalui langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan bertahap, dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat—terutama air bersih—menjadi prioritas utama pascagempa.
