PAPUA — Mensesneg Prasetyo Hadi mengkonfirmasi adanya pembahasan internal terkait kursi kabinet untuk Said Iqbal. Ia menyebut sektor yang akan diisi masih dalam tahap finalisasi.
"Sedang didiskusikan," ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Bidang yang Paling Sesuai dengan Rekam Jejak
Prasetyo menjelaskan bahwa peta jalan karier Said Iqbal selama ini menjadi acuan utama. Perjuangannya di bidang buruh dan tenaga kerja dinilai sebagai modal politik yang kuat untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan.
"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini ya, dengan buruh, tenaga kerja. Tunggu, baru didiskusikan yang paling pas," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan ini membuka spekulasi bahwa Said Iqbal bisa menduduki jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan atau lembaga setingkat menteri yang membidangi hubungan industrial.
Said Iqbal Pilih Tunggu Pengumuman Resmi
Menanggapi isu yang beredar, Said Iqbal memilih bersikap hati-hati. Ia tidak membantah maupun mengonfirmasi langsung tawaran tersebut. Dalam pesan tertulisnya, Jumat (5/6/2026), ia memilih untuk menunggu kepastian dari Istana.
"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya bang," kata Said Iqbal.
Meski demikian, ia memberi sinyal bahwa bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya berkaitan erat dengan isu yang selama ini ia geluti di Partai Buruh dan KSPI. "Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan," ujarnya singkat.
KSPI Sambut Baik Rencana Penunjukan
Organisasi yang dipimpin Said Iqbal, KSPI, menyambut positif kabar tersebut. Mereka menilai langkah ini sebagai pengakuan negara terhadap peran serikat pekerja dalam pengambilan kebijakan strategis.
Namun, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai reshuffle atau penambahan posisi di kabinet. Hingga berita ini diturunkan, Istana masih menutup rapat detail posisi dan waktu pelantikan Said Iqbal.
Spekulasi mengenai masuknya Said Iqbal ke kabinet mengemuka di tengah upaya pemerintah merangkul elemen buruh. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk meredam potensi gelombang demonstrasi menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang kerap terjadi setiap akhir tahun.
