BIAK — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak hanya menargetkan kenaikan PAD dari kerja sama ini, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapissa menyebut program ini sebagai terobosan baru bagi pemerintah daerah.
Isi Kerja Sama: Dari Pendampingan Hingga Sertifikasi Aset
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pendampingan teknis dari DJKN kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor. Fokus utamanya adalah pada penilaian aset daerah, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah dalam pengelolaan kekayaan daerah di banyak wilayah Indonesia.
"Kerja sama juga dapat melakukan pendampingan untuk mencetak tenaga penilaian aset daerah melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas ASN di lingkungan BPKAD Biak Numfor," ujar Wakil Bupati Jimmy Kapissa dalam keterangan resmi.
DJKN Siapkan Program Pelatihan Khusus untuk ASN BPKAD
Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, menegaskan komitmen pihaknya untuk membantu pemkab. Menurutnya, pengelolaan aset yang profesional akan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan PAD.
"Melalui BPKAD dapat mengelola aset daerah supaya memberikan manfaat untuk peningkatan PAD," kata Tunggul.
Lebih lanjut, Tunggul menyebut pihaknya akan menyiapkan program peningkatan kapasitas ASN khusus untuk penilaian aset daerah. Ini menjadi langkah strategis karena selama ini banyak pemda kesulitan menentukan nilai wajar atas tanah, bangunan, dan aset lainnya yang dimiliki.
Harapan Pemda: Aset Tidur Bisa Jadi Sumber PAD Baru
Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, mendukung penuh kerja sama ini. Ia menyebut langkah ini sebagai ikhtiar nyata pemda dalam mengelola kekayaan daerah secara lebih baik.
"Terima kasih dukungan dan hadir langsung Bapak Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Papua, Papua Barat dan Maluku ke Kabupaten Biak Numfor, ini wujud perhatian terhadap upaya Pemkab Biak Numfor meningkatkan capaian PAD," tambah Gunadi.
Dengan adanya pendampingan ini, aset-aset daerah yang selama ini tidak produktif diharapkan bisa segera dinilai dan dikelola. Potensi PAD dari sektor kekayaan daerah di Biak Numfor pun diyakini bisa lebih tergali, tanpa harus membebani masyarakat dengan pajak baru.
