JAYAPURA — Perjanjian New York yang ditandatangani di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Agustus 1962 menjadi titik balik politik yang menentukan nasib Tanah Papua. Enam dekade berselang, kesepakatan yang mengalihkan administrasi dari Belanda ke Indonesia itu masih menyisakan perdebatan panjang, terutama bagi pendukung kemerdekaan yang menilai proses tersebut cacat prosedur.
Dukungan Senator Australia untuk Hak Penentuan Nasib Sendiri
Lidia Alma Thorpe, senator Independen untuk negara bagian Victoria, kembali menyatakan sikapnya di tengah peringatan 64 tahun perjanjian tersebut. Ia menilai penduduk asli Papua tidak pernah diberikan kesempatan nyata untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri.
Thorpe merupakan tokoh terkemuka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atau first nations di Australia. Sebelumnya, ia mengumumkan keluar dari Partai Hijau untuk bergabung dengan kelompok independen agar dapat berbicara lebih bebas tentang semua isu dari perspektif kedaulatan.
Kontroversi yang Tak Kunjung Usai
Perjanjian New York membuka jalan bagi pengalihan administrasi dari Belanda ke otoritas sementara PBB, dan kemudian ke Indonesia pada tahun 1963. Namun, para pendukung kemerdekaan Papua menilai kesepakatan itu cacat karena tidak melibatkan perwakilan rakyat Papua dalam proses negosiasi.
Isu ini telah berulang kali diangkat Thorpe di Parlemen Australia, termasuk menyuarakan keprihatinan terhadap kematian warga sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Langkah terbarunya ini kembali menarik perhatian pada salah satu konflik politik terlama di kawasan Pasifik.
Sikap Indonesia dan Gerakan Solidaritas
Indonesia mempertahankan kedaulatan atas wilayah Papua sembari menolak klaim yang menyebut kehadirannya sebagai sebuah pendudukan. Di sisi lain, gerakan solidaritas internasional terus menuntut hak penentuan nasib sendiri serta pengawasan internasional yang lebih luas terhadap kondisi di Papua.
Peringatan tahunan Perjanjian New York kerap menjadi momentum bagi aktivis Papua dan kelompok solidaritas untuk kembali menyoroti isu ini di panggung internasional. Dukungan dari senator Australia tersebut menambah tekanan diplomatik yang terus mengemuka di kawasan Pasifik.
