JAYAPURA — Rencana penyatuan kembali dua faksi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) memasuki babak konkret. Dalam pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Vanuatu di Port Vila pada 22 Agustus 2026, pimpinan kedua kubu menyepakati peta jalan menuju rekonsiliasi yang berpuncak pada November tahun yang sama.
Pertemuan itu mempertemukan Hon. Octavianus Mote dan Hon. Benny Wenda, dua tokoh yang selama ini mewakili faksi berbeda dalam tubuh ULMWP. Mereka hadir bersama Job Dalesa, Ketua Vanuatu Free West Papua Association.
Pemerintah Vanuatu bertindak sebagai tuan rumah, diwakili langsung oleh Menteri Adaptasi Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan Hidup, Meteorologi, Geo-Hazard dan Manajemen Bencana, Ralph Regenvanu, yang juga menjabat Utusan Khusus untuk Dekolonisasi. Mantan Perdana Menteri Joe Natuman turut hadir dalam proses fasilitasi tersebut.
Mengapa Rekonsiliasi Ini Mendadak Penting?
Pertemuan ini mengakui secara eksplisit adanya perbedaan yang masih berlangsung antara faksi-faksi ULMWP. Para pihak menilai perpecahan internal telah melemahkan perjuangan diplomasi yang selama ini digaungkan di forum internasional.
"Para perwakilan dan pendukung ULMWP bertemu untuk membahas pentingnya rekonsiliasi dan penyatuan kembali, serta tindakan bersama dalam memajukan aspirasi masyarakat West Papua," demikian pernyataan resmi Republik Vanuatu yang dirilis seusai pertemuan.
Kesepakatan ini juga mengakui dan mendukung kerja Komite Rekonsiliasi yang telah dibentuk di Papua. Komite itu disebut telah menjalin keterlibatan erat dengan gereja-gereja, para pemimpin adat, komunitas, dan masyarakat di Papua.
Peta Jalan Rekonsiliasi dan Fasilitator Teknis
Dalam pertemuan tersebut, para pihak menyepakati sebuah Jalur Rekonsiliasi (Reconciliation Pathway) yang terstruktur. Proses ini akan dijalankan mulai bulan ini dan berpuncak pada pertemuan akbar November 2026.
Sejumlah lembaga internasional dan lokal akan memfasilitasi teknis jalannya rekonsiliasi. Mereka adalah Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, dan Vanuatu National Council of Women.
Pemerintah Vanuatu menyatakan komitmennya menjadi tuan rumah penuh proses ini. Langkah tersebut disebut sebagai kontribusi penting untuk memperkuat suara masyarakat Papua yang bersatu mengenai isu martabat, hak, kesejahteraan, dan hak asasi manusia di kawasan Melanesia.
Apa Dampaknya bagi Perjuangan di Papua?
Para peserta menegaskan bahwa rekonsiliasi dan penyatuan kembali merupakan landasan penting bagi advokasi yang efektif. Tanpa persatuan, suara masyarakat Papua dinilai mudah diabaikan dalam berbagai forum nasional, regional, maupun internasional.
Pemerintah Vanuatu mendorong seluruh pemangku kepentingan menjalani proses ini dengan itikad baik, kerendahan hati, dan saling menghormati. Pertemuan rekonsiliasi November nanti akan menjadi ujian apakah komitmen politik kedua kubu bisa diwujudkan dalam aksi nyata.
