PAPUA — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep mengalokasikan Rp210 juta dari APBD 2026 untuk jasa pembuatan aplikasi (Rp150 juta) dan hosting internet (Rp60 juta). Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Ellya Fardasah, belum memberikan penjelasan soal peruntukan, spesifikasi, maupun penyedia jasa dua pos belanja tersebut. Besaran anggaran itu memunculkan pertanyaan soal transparansi pengadaan teknologi di lingkungan pemerintah daerah.
Angka itu bukan nominal kecil untuk belanja TI tingkat kabupaten. Publik lantas menuntut kejelasan: aplikasi apa yang dibangun, layanan publik mana yang jadi sasaran, dan siapa pengembang yang mengerjakannya.
Apa Saja yang Dianggarkan
Pos pertama adalah jasa pembuatan aplikasi dengan nilai Rp150 juta. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal nama aplikasi, platform yang dipakai, maupun fitur yang dikembangkan.
Pos kedua adalah biaya hosting internet sebesar Rp60 juta. Belum dijelaskan server atau situs web mana yang memakai layanan tersebut, berapa lama masa berlangganannya, dan bagaimana spesifikasi server yang disewa.
Dua pos itu bersanding dengan sederet pengadaan barang dan jasa lain di dinas yang dipimpin Ellya Fardasah. Penelusuran terhadap pos-pos lain masih berlangsung.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Sejumlah pertanyaan mendasar mengemuka. Untuk pos aplikasi: layanan publik apa yang menjadi sasaran pengembangan, siapa penyedia jasa, dan bagaimana spesifikasi teknis serta mekanisme pengadaannya.
Untuk pos hosting: komponen layanan apa saja yang tercakup dalam Rp60 juta, apakah termasuk pemeliharaan, sertifikat keamanan, atau dukungan teknis. Tanpa rincian itu, publik sulit menilai kewajaran harga.
Transparansi di sektor kesehatan daerah jadi taruhannya. Anggaran aplikasi dan hosting seharusnya bisa dipertanggungjawabkan lewat dokumen pengadaan yang terbuka, bukan sekadar angka di lembar APBD.
Kadinkes Belum Buka Suara
Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Ellya Fardasah, dikonfirmasi soal dua pos belanja itu belum memberikan tanggapan. Sikap serupa juga ditunjukkan saat dimintai keterangan soal pengadaan barang dan jasa lain di instansinya.
Kebutuhan penjelasan kian mendesak karena menyangkut uang rakyat. Pembangunan aplikasi kesehatan daerah semestinya berdampak langsung ke layanan, misalnya pencatatan ibu hamil, pemantauan gizi balita, atau data peserta KB.
Tanpa keterangan resmi, sulit memastikan apakah Rp210 juta itu menghasilkan sistem yang benar-benar dipakai atau berhenti sebagai proyek sekali jalan. Penelusuran lanjutan terhadap pengadaan TI di dinas tersebut masih berjalan.
